FOKUSRAKYATBICARA.COM || Jakarta- Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak berhenti pada penahanan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
Aparat penegak hukum harus berani memeriksa para pejabat publik, terutama anggota DPR RI, yang diduga kuat ikut bermain dan memiliki banyak yayasan tiruan (menternak yayasan) demi memonopoli titik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini mencuat setelah Kejagung resmi menahan tiga tersangka utama pada Rabu (03/06/2026). Mereka adalah Dadan Hindayana (Kepala BGN), Sony Sanjaya (Wakil Kepala BGN Bidang Operasional), dan Lodewyk Pusung (Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi).
Ketiganya terseret kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG sepanjang tahun 2026, yang bermula dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua SMUK, Ahmad Zaki, menegaskan bahwa dugaan kongkalikong di tingkat pusat ini sangat mungkin melibatkan gurita bisnis oknum politisi di senayan yang bermain di tingkat daerah.
“Kalau melihat berbagai fakta yang muncul, tentu perlu ditelusuri apakah ada keterkaitan antara dugaan penyimpangan di pusat dengan pelaksanaan program di daerah. Kami melihat ada sejumlah hal yang perlu diaudit dan dievaluasi secara mendalam,” kata Zaki.
Bagaimana menurut pendapat kalian?
Publikasi : Red dan team
