Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat || Fokusrakyatbicara.com – Pengelolaan pendidikan di salah satu sekolah dasar negeri, SDN Otista, menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya rangkap jabatan kepala sekolah serta minimnya keterbukaan informasi kepada publik terkait pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BSOP).Rabu, 12/8/26
Informasi tersebut mencuat setelah adanya sejumlah pihak yang mempertanyakan status penugasan kepala sekolah inisial H ini merangkap sebagai Operator Kecamatan dan Penanggung jawab Laporan BOSP Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan penggunaan anggaran bantuan operasional pendidikan di lingkungan SDN Otista.
Kepala Sekolah inisial H ini Menjabat di SDN Otista dan SDN Kalideres Kabupaten Sukabumi, Serta di tambah jabatan Struktural sebagai Operator Kecamtan dan Penanggung jawab Laporan BOSP Kecamatan Palabuhanratu, ini menjadi pertanyaan publik.
Kepala sekolah inisial H saat di konfirmasi lewat WhatsApp ” Kesini saja ke kantor UPTD langsung ketemu dan di akhirat dengan balasan WhatsApp ” mohon maaf saya sedang sibuk”.jawab Kepala Sekolah di WhatsApp.
Dugaan rangkap jabatan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak sekolah maupun instansi yang berwenang. Pasalnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan satuan pendidikan, termasuk aspek manajerial, administrasi, pelaksanaan program sekolah, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Rangkap jabatan kepala sekolah, OPK Palabuhanratu, Penanggung jawab LPJ BOSP pada kondisi tertentu memang dapat terjadi, misalnya ketika terdapat kekosongan jabatan dan belum tersedia kepala sekolah pengganti.
Namun, penugasan tersebut semestinya memiliki dasar administrasi dan kewenangan yang jelas.
Kajian mengenai kepala sekolah rangkap jabatan juga menunjukkan bahwa beban pengelolaan dua sekolah selain itu OPK,BOSP dapat memengaruhi efektivitas manajemen apabila pembagian waktu dan tanggung jawab tidak berjalan optimal.
Selain itu juga perlu adanya Transparansi Anggaran BOS yang Jadi Sorotan, selain persoalan dugaan rangkap jabatan, perhatian publik juga tertuju pada keterbukaan pengelolaan anggaran BOSP/BSOP di SDN yang di jabatnya.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana tersebut telah disampaikan secara terbuka melalui mekanisme yang berlaku.
Publik, khususnya orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah, pada prinsipnya berhak memperoleh informasi yang dapat diakses sesuai ketentuan mengenai program dan penggunaan anggaran pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan sekolah.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah perencanaan dan realisasi anggaran telah disusun sesuai kebutuhan sekolah, apakah penggunaannya telah dipertanggungjawabkan, serta apakah informasi tersebut dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan?
Namun demikian, dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum adanya pemeriksaan atau keterangan resmi dari pihak berwenang.
Perlu Klarifikasi Terbuka Atas munculnya persoalan tersebut, pihak SDN Otista diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
▪︎ Status dan dasar hukum penugasan kepala sekolah, OPK, BOSP Kecamatan Palabuhanratu apabila benar terdapat rangkap jabatan.
▪︎ Sekolah mana saja yang berada dalam tanggung jawab kepala sekolah tersebut.
Mekanisme pembagian tugas dan waktu antara sekolah yang dipimpin.
Perencanaan dan realisasi penggunaan dana BOSP/BSOP.
▪︎ Mekanisme penyampaian informasi anggaran kepada orang tua siswa dan masyarakat.
Bentuk pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap penggunaan dana sekolah.
▪︎ Klarifikasi tersebut penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menjadi spekulasi dan semua pihak memperoleh informasi yang berimbang.
Dinas Pendidikan Kab.Sukabumi dan pengawas Diminta Turun Tangan Munculnya dugaan tersebut juga diharapkan menjadi perhatian Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan verifikasi secara objektif.
Jika benar terdapat rangkap jabatan, perlu dipastikan bahwa penugasan tersebut memiliki dasar yang sah dan tidak mengganggu efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sementara terkait pengelolaan BOSP/BSOP, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap dokumen perencanaan, realisasi, serta laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan bukan berarti menyimpulkan adanya penyimpangan, melainkan sebagai langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SDN Otista maupun Dinas Pendidikan terkait untuk memberikan penjelasan secara resmi mengenai persoalan tersebut.
Jurnalis : Team Investigasi Red.
Publikasi : Red@ksi.FRB.com
