SUKABUMI || FOKUSRAKYATBICARA.COM – – Masih terjadinya berbagai peristiwa yang melibatkan anak-anak sekolah di Kabupaten Sukabumi, mulai dari tawuran pelajar di wilayah Simpenan hingga kasus bunuh diri seorang siswa SMP di Palabuhanratu, menjadi perhatian serius Perkumpulan Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi (POPDIKSI).
Saat diwawancarai di Sekretariat POPDIKSI, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, pada Senin, 22 Juni 2026, Ketua POPDIKSI Ujang Suherman, S.Pd., menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai kasus yang terus terjadi dan mempertanyakan efektivitas keberadaan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang telah dibentuk oleh
pemerintah.
“Fakta bahwa pelaku maupun korban dalam berbagai kasus tersebut adalah anak-anak sekolah menunjukkan bahwa masih ada persoalan serius dalam sistem perlindungan, pengawasan, dan pendampingan terhadap peserta didik. Ini bukan hanya persoalan anak, tetapi tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah,” ujar Ujang Suherman.
Menurutnya, anak-anak saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari lingkungan pergaulan, tekanan sosial, maupun persoalan psikologis. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi tempat yang benar-benar memberikan rasa aman, nyaman, serta mampu menjadi ruang tumbuh bagi
peserta didik.
“Ketika anak terlibat tawuran, melakukan kekerasan, menjadi korban kekerasan, atau mengalami tekanan hingga mengambil keputusan yang tragis, maka kita harus berani mengevaluasi semua sistem yang ada. Jangan hanya menyalahkan anak, karena ada lingkungan yang ikut membentuk perilaku mereka,” tegasnya.
Ujang juga menyoroti keberadaan Pokja BSAN yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mencegah berbagai persoalan di lingkungan sekolah.
“Kami mempertanyakan, sejauh mana Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ini bekerja? Apakah sudah turun langsung melakukan pemetaan persoalan di sekolah-sekolah? Apakah sudah ada pendampingan dan pencegahan secara nyata? Jangan sampai keberadaannya hanya sebatas pembentukan struktur tanpa dampak yang dirasakan oleh anak-anak dan orang tua,” ungkapnya.
Ia menilai pembentukan Pokja BSAN perlu dievaluasi, khususnya terkait keterlibatan unsur masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pendidikan serta perlindungan anak.
“Menurut kami, unsur orang tua peserta didik harus benar-benar terwakili. Bukan hanya melalui lembaga tertentu, tetapi juga melibatkan orang tua yang memahami persoalan pendidikan secara langsung. Begitu juga pemerhati pendidikan, praktisi, dan organisasi masyarakat yang selama ini bergerak mendampingi anak-anak,”
katanya.
Menurut POPDIKSI, perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan keputusan administratif. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi, kepedulian, dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai masyarakat melihat pembentukan Pokja ini hanya sebagai seremonial. Persoalan anak membutuhkan kerja nyata. Yang diperlukan adalah kompetensi, moralitas, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan terbaik anak, bukan hanya loyalitas terhadap struktur,” tegas Ujang.
POPDIKSI meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pokja BSAN serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan seluruh pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan.
“Anak-anak Sukabumi membutuhkan perlindungan nyata. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman, bukan tempat yang membuat anak menghadapi ketakutan, tekanan, atau kehilangan harapan,” pungkas
Ketua POPDIKSI Ujang Suherman, S.Pd..
Publikasi : Redaksi
Editor : Admin Red
