FOKUSRAKYATBICARA.COM || SUKABUMI — Gelombang kritik terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, terus menguat pasca audiensi bersama jajaran pengurus Media Independen Online (MIO) Sukabumi Raya yang digelar pada Senin (11/5/2026).
Dalam forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dan keterbukaan informasi publik itu, justru muncul penilaian bahwa Kepala Dinas PU tidak mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar terkait kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukabumi.
Kekecewaan terhadap kinerja Dinas PU kini mulai meluas di tengah masyarakat. Sejumlah aktivis, pegiat sosial, hingga netizen di media sosial menilai Dinas PU Kabupaten Sukabumi gagal menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan jalan rusak, proyek tambal sulam, hingga lambannya penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah pelosok Sukabumi.
Bahkan di media sosial TikTok, beredar potongan narasi yang dikaitkan dengan pernyataan Bupati Sukabumi Asep Japar atau yang akrab disapa ASJAP. Dalam kutipan yang ramai diperbincangkan publik tersebut, disebutkan bahwa apabila seorang kepala dinas sudah tidak memiliki semangat kerja, maka dipersilakan untuk mundur dari jabatan.
Narasi itu kemudian memicu spekulasi dan penilaian publik yang mengaitkan kondisi tersebut dengan kinerja Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi saat ini. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut merupakan sinyal keras terhadap pejabat yang dianggap tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam audiensi bersama MIO Sukabumi Raya, sejumlah pertanyaan yang dilontarkan terkait program kerja, pengawasan proyek, hingga kondisi jalan rusak di berbagai titik dinilai tidak dijawab secara lugas oleh Kepala Dinas PU. Bahkan dalam beberapa momen, jawaban lebih banyak disampaikan oleh Sekretaris Dinas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga memunculkan anggapan bahwa pimpinan dinas tidak menguasai persoalan teknis maupun substansi yang menjadi sorotan publik.
Ketua dan jajaran MIO Sukabumi Raya menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Menurut mereka, seorang pejabat publik seharusnya mampu memberikan penjelasan secara terbuka, profesional, dan transparan kepada masyarakat, terlebih menyangkut penggunaan anggaran negara dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Publik Sangat butuh jawaban, bukan lempar jawaban. Ketika ditanya persoalan utama malah bawahan yang menjawab. Ini menimbulkan pertanyaan besar, sebenarnya kepala dinas memahami persoalan di lapangan atau tidak?” ujar salah satu pengurus MIO Sukabumi Raya.
Ini menjadi Sorotan terhadap Dinas PU Kabupaten Sukabumi bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat di sejumlah kecamatan mengeluhkan buruknya kondisi jalan kabupaten yang rusak parah dan minim penanganan. Di beberapa wilayah selatan Sukabumi, akses jalan bahkan disebut membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas ekonomi warga.
Selain itu Masyarakat juga menilai selama ini Dinas PU lebih banyak melakukan pencitraan dibanding langkah konkret penyelesaian masalah. Tidak sedikit warga yang menganggap perbaikan jalan hanya bersifat sementara dan tambal sulam tanpa perencanaan matang.
Situasi tersebut semakin memperkuat desakan agar Bupati Sukabumi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas PU, termasuk mempertimbangkan pencopotan Kepala Dinas PU apabila dinilai tidak mampu menjalankan amanah jabatan secara profesional.
“Kalau memang tidak mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat, lebih baik dievaluasi. Infrastruktur ini kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar proyek formalitas,” kata seorang warga yang ikut menyoroti audiensi tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas dari Bupati Sukabumi Asep Japar dalam merespons berbagai kritik dan kegelisahan masyarakat. Sebab di tengah banyaknya persoalan jalan rusak dan tuntutan percepatan pembangunan, masyarakat membutuhkan pejabat yang benar-benar bekerja, hadir di lapangan, serta mampu menjawab persoalan rakyat dengan nyata dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PU Kabupaten Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi terkait berkembangnya desakan evaluasi maupun pencopotan Kepala Dinas PU tersebut.
Team Red**
