FOKUS RAKYAT BICARA || SUKABUMI — Program pelayanan gizi yang seharusnya menjadi harapan masyarakat justru tercoreng oleh dugaan kelalaian serius di dapur SPPG yang berada di Desa Margaluyu, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Sidak mendadak yang dilakukan langsung oleh jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah kondisi memprihatinkan yang dinilai tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).Selasa (12/5/2026)
Wakil Ketua BGN, Naniek S. Deyang turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap operasional dapur SPPG tersebut. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat adanya teguran keras terhadap pengelola dapur karena ditemukan berbagai persoalan mendasar yang dianggap berpotensi membahayakan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
Menurut keterangan yang disampaikan Naniek dalam video tersebut, kondisi dapur dinilai jauh dari standar kelayakan. Proses pencucian peralatan makan disebut dilakukan secara asal-asalan tanpa memperhatikan higienitas. Selain itu, lemari pendingin atau freezer diketahui tidak berfungsi optimal, sementara ruangan dapur juga tidak dilengkapi pendingin udara (AC) sebagaimana standar yang semestinya diterapkan dalam pengelolaan makanan.
Akibat temuan tersebut, dapur SPPG itu langsung dikenai tindakan suspend atau penghentian sementara operasional oleh pihak BGN sampai seluruh kekurangan diperbaiki.
“Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Tidak boleh ada kelalaian sedikit pun,” demikian pernyataan yang terdengar dalam video pemeriksaan tersebut.
Temuan itu memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana dapur yang diduga tidak memenuhi standar bisa tetap beroperasi tanpa pengawasan ketat dari pihak terkait. Publik pun mulai menyoroti peran satgas hingga koordinator wilayah yang dianggap minim monitoring dan pengawasan di lapangan.
Sejumlah warga menilai program yang menggunakan anggaran negara tersebut jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yayasan maupun mitra hanya untuk mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas pelayanan. Apalagi program pangan dan gizi berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Kalau benar SOP dilanggar, ini bukan sekadar kelalaian biasa. Jangan sampai uang negara yang seharusnya membantu masyarakat malah berubah menjadi bancakan segelintir pihak,” ujar salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat juga meminta agar BGN tidak berhenti hanya pada sidak dan suspend sementara, tetapi melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dapur SPPG di berbagai daerah, khususnya yang menggunakan dana negara. Transparansi penggunaan anggaran hingga kualitas pengelolaan dinilai harus dibuka secara terang kepada publik.
Selain itu, publik mendesak adanya evaluasi terhadap yayasan dan mitra pengelola yang diduga lebih mengutamakan keuntungan dibanding standar pelayanan. Pengawasan internal dinilai harus diperketat agar program sosial pemerintah tidak menjadi celah praktik dugaan penyimpangan.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yayasan maupun pengelola dapur SPPG DesaMargaluyu terkait hasil sidak dan dugaan pelanggaran SOP tersebut. Namun gelombang kritik dari masyarakat terus menguat, terutama terhadap lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab di lapangan.
Dalam kasus ini menjadi peringatan keras bahwa program pelayanan masyarakat tidak cukup hanya berjalan secara administratif, tetapi juga harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran, bersih, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Penulis : Team SR & Red
